Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum dari
kebijakan pertanian adalah untuk memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, efisiensi produksi yang semakin tinggi serta meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tersendiri ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, keputusan Gubernur dan lain-lain. Peraturan ini dapat dibagi menjadi dua kebijakan-kebijakan yang bersifat pengatur (
regulating policies) dan pembagian pendapatan yang lebih adil merata (
distributive policies).
Persoalan yang selalu tidak mudah untuk diatasi adalah tentang persoalan keadilan. Hampir setiap kebijakan yang dibuat tak jarang akan disambut dengan baik oleh semua pihak. Selau ada saja pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dari pihak lainnya dan bahkan ada yang dirugikan. Itulah sebabnya masalah
kebijakan pertanian bukanlah terletak pada banyak sedikitnya campur tangan pemerintah, tetapi pada berhasil tidaknya kebijakan itu mencapai sasarannya dengan sekaligus mencari keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu
kebijakan pertanian yang lebih baik adalah yang dapat mencapai tujuan nasional untuk menaikkan produksi secara optimal dengan perlakuan yang adil pada pihak-pihak yang bersangkutan itu.
Lemahnya perlindungan pemerintah terhadap petani di Indonesia untuk
memperdayakan petani di Indonesia masih isapan jempol belaka. Indonesia sebagai negara agraris tetapi sepertinya pemerintah masih memandang sebelah mata terhadap usaha sektor pertanian. Langkah yang dibuat oleh pemerintah seperti nya setengah-setengah dalam memajukan sektor pertanian, ini dibuktikan dengan banyaknya produk impor pertanian yang masuk dengan bebas di Indonesia sehingga banyak mematikan sektor usaha pertanian dalam negeri.
Karena itu UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sangat penting bagi petani dalam penyelenggaran pembangunan pertanian. Sebab, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, sehingga peranan petani harus dilindungi. Seperti terlihat pada perhitungan
disini.
Belum ada tanggapan untuk "Kebijakan PERTANIAN"
Post a Comment
Kritik dan Saran yang membangun dari Anda sangat KAMI harapkan.
Silahkan isi KOMENTAR anda yang membangun untuk kemajuan dan koreksi di blog ini.No Sara, No Racism