Saturday, April 12, 2014

Suryadi menang tebal di Dapil 3 Hutabayu Raja

Suryadi mungkin kalau mengingat nama ini kebanyakan teringat pada nama Suryadi mantan Ketua Umum PDI (Partai Demokrasi Indonesia) semasa orde baru. Tapi tidak, Suryadi yang dimaksud oleh penulis disini adalah Suryadi Ketua DPC PDI P Kabupaten Simalungun yang pada pileg 9 April 2014 lalu berhasil maju sebagai wakil rakyat untuk tingkat Kabupaten Simalungun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau sangat phenomenal sekali. Menang tebal di dapil 3 meliputi Kecamatan Bandar, Bosar Maligas, Hutabayu Raja dan Ujung Padang. Berhasil sukses pada pileg tanpa satu rupiah pun keluar dari kocek beliau untuk mengajak simpatisan dan calon pemilih agar memilihnya pada perhelatan pileg 9 April lalu, sangat, sangat phenomenal sekali, Suryadi sang phenomenal.

Suryadi lahir di Parbutaran, salah satu desa yang berada di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Ibu beliau dulu nya seorang dukun beranak. Dan banyak jasa ibu beliau termasuk penulis sendiri dengan tangan dinginnya membantu persalinan ibu-ibu di desa Parbutaran. Karir politik Suryadi dimulai semenjak Pemilu 1992. Masa-masa kelam beliau bersama PDI sebelum melebur menjadi PDI P sangat getir. Ditengah berkuasa nya partai berlambang pohon beringin di desa Parbutaran karena letak desa Parbutaran yang berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit Bukit Lima dan PTPN IV Mayang sangat pahit dalam membesarkan partai bermoncong putih ini.  

Pada tahun 1997 Suryadi sebagai Ketua Ranting PDI P Kecamatan Bosar Maligas. Setelah menimba ilmu politik di tingkat Kecamatan Suryadi mulai membuat beberapa gebrakan. Berkat kejeniusan serta intelektual beliau dalam membantu kaum yang lemah serta berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, Suryadi banyak membantu orang-orang di desa Parbutaran tanpa pamrih.  Salah satu gebrakan beliau di tahun 1999 adalah berhasilnya mengajak petani yang tidak punya lahan untuk memanfaatkan lahan tidur yang berada diareal perkebunan Bukit Lima tepatnya di dekat Dusun Sinambela, untuk dijadikan lahan pertanian, bagi penduduk desa Parbutaran yang tidak mempunyai lahan agar diolah. Sampai saat ini nama tempat tersebut dikenal dengan sebutan tanah perjuangan. 

Suryadi menang tebal di Dapil 3 Hutabayu Raja
Tidak sampai disitu saja, bukan Suryadi namanya kalau tidak banyak membantu masyarakat. Suryadi tetap berupaya untuk terus membantu masyarakat. Salah satu ide brilian beliau adalah dengan meminta izin kepada pengelola perkebunan PTPN IV Mayang agar masyarakat yang tinggal di desa Parbutaran khususnya yang ingin memelihara sapi, karena harga daging sapi yang  mahal dan tidak terbeli oleh masyarakat bawah maka beliau menganjurkan agar bagi siapa warga desa Parbutaran yang ingin serta punya niat untuk memelihara sapi silahkan untuk mengangon sapi nya di tengah-tengah kebun sawit yang berada di PTPN IV Mayang. Asal para peternak dan pengangon jangan merusak tanaman sawit yang ada di dalamnya. Saat ini desa Parbutaran yang dulu masyarakatnya jarang punya sapi tetapi berkat pemikiran Suryadi yang niatnya untuk membantu serta mensejahterakan masyarakat, saat ini tiap rumah penduduk rata-rata mempunyai 3 ekor sapi dan bahkan lebih ada yang sampai mempunyai 20 ekor, tergantung keuletan dari masing-masing penduduk dalam memeliharanya.

Dengan bukti kerja nyata yang ditunjukkan oleh Suryadi tanpa pencitraan ataupun tebar pesona semata, masyarakat atau rakyat yang mana yang tidak terketuk hatinya menyarankan agar beliau maju sebagai wakil rakyat. Maka pada pileg 9 April kemarin beliau turut serta maju sebagai caleg PDI P Tingkat Kabupaten Simalungun Dapil 3. Suryadi menang tebal, dan selamat Suryadi terpilih menjadi wakil rakyat untuk tingkat 2 Kabupaten Simalungun periode 2014 s/d 2019 mewakili moncong putih. Beliau terpilih tanpa sepeser pun keluar dari kocek beliau, beliau maju karena memang betul-betul di dukung oleh masyarakat. Suara hati masyarakatlah yang memilih beliau. Sukses selalu kang Suryadi. 

Friday, February 28, 2014

Tahukah ANDA berapa modal yang dibutuhkan untuk mengolah 1 ha lahan sawit?

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai industri sawit akan memiliki prospek yang cukup cerah tahun ini, meskipun permintaan dari pasar global belum sepenuhnya pulih.

GAPKI memperkirakan pasokan CPO dari Indonesia naik sebesar 3,3 juta ton untuk keperluan biofuel. Sementara itu, harga CPO dan produk turunannya di pasar internasional juga bakal menembus 1.100 dollar AS per ton. 

Hal itu berpotensi mendongkrak nilai ekspor CPO hingga 24,2 miliar dollar AS. Kenaikan harga dipicu berkurangnya suplai global, salah satunya akibat kebijakan Indonesia dalam meningkatkan konsumsi CPO untuk biodiesel di dalam negeri. Mandatori biodiesel di sejumlah negara juga turut berpotensi mendongkrak kenaikan harga komoditas ini.
"Usaha peningkatan produksi kelapa sawit hingga saat ini terus dilakukan, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Usaha intensifikasi dilakukan dengan berbagai penelitian genetik bahan tanaman dan kultur teknis, sedangkan usaha ekstensifikasi dilakukan dengan berbagai program perluasan areal penanaman baru," ujar Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan.
Selama 17 tahun terakhir, produksi minyak kelapa sawit meningkat hampir enam kali lipat, dari 4,8 juta ton minyak sawit mentah (CPO) pada 1996 menjadi 26 juta ton pada 2013.

Dalam beberapa tahun ke depan pemerintah berencana untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dengan target produksi pada 2020 mencapai 52 juta ton per tahun. Salah satu pertimbangannya adalah naiknya permintaan di pasar internasional terhadap minyak nabati dari kelapa sawit.

Untuk mengolah lahan kebun kelapa sawit per 1 ha nya dibutuhkan biaya minimal Rp. 56.000.000,- rincian nya dapat dilihat seperti dibawah ini.

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan :
Biaya Pembelian Lahan per ha = Rp. 50.000.000,-
Pembersihan Lahan per ha sekitar = Rp. 5.000.000,-

Untuk jenis bibit kelapa sawit harus dipilih yang qualified, mengingat umur sawit yang sampai 25 tahun apabila penggunaan bibit tidak sesuai maka akan memberikan hasil yang kurang maksimal. Adapun untuk mendapatkan Kecambah Kelapa Sawit berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas tandan buah segar (TBS) maka dapat diakses di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).

Tahukah ANDA berapa modal yang dibutuhkan untuk mengolah 1 ha lahan sawit?

Untuk kecambah kelapa sawit per butir nya = Rp. 7.000,-. Bibit kecambah yang dibutuhkan dalam 1 ha sebanyak 130 butir. Jumlah itu belum termasuk sulaman, untuk bibit cambah sulaman boleh ditambahkan 20% dari jumlah dibutuhkan. Karena apabila ada yang pertumbuhan nya kurang bagus butuh sulaman agar pertumbuhan kelapa sawit nya merata. Sebaiknya diberikan ZPT (zat pengatur tumbuh) dan mengikuti literatur cara penanaman yang dibuat oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).

Monday, February 24, 2014

Saham sektor perkebunan khususnya CPO mendapat perhatian lebih

Bagi Mandiri Sekuritas, saham-saham yang berasal dari sektor perkebunan, khususnya crude palm oil (CPO) wajib dicermati untuk keputusan investasi tahun ini. Saham CPO ini mendapat perhatian lebih.
"Karena ada dua sentimen utama yang mempengaruhi sektor ini," ujar John Rachmat, Head of Equity Research Mandiri Sekuritas.
Pertama, soal suplai CPO yang dipastikan menurun seiring berkurangnya  usia produktif pohon sawit. Tahun lalu, ada 800.000 hektar lahan yang ditumbuhi pohon sawit yang masuk usia produktif, yakni empat tahun.

Saham sektor perkebunan khususnya CPO mendapat perhatian lebih

Namun, tahun ini lahan yang masuk usia produktif turun sekitar 83%, hanya 137.000 hektare. Jumlah ini diproyeksikan tak mampu memenuhi permintaan CPO sepanjang tahun ini.

Hukum ekonomi pun pada akhirnya berlaku, suplai menipis dengan permintaan yang terus meningkat membuat harga CPO merangkak naik. Hal ini juga pada akhirnya menjadi sentimen positif bagi saham-saham emiten produsen CPO.

Tidak berhenti sampai disitu. Adanya mandatori soal campuran 10% biodiesel untuk bahan bakar solar semakin digalakkan pemerintah.

Untuk itulah, John memperkirakan, adanya beleid tersebut akan membuat ekstra permintaan atas CPO sebesar 13%-15% menjadi satu juta ton. "Stock pick kami dari sektor perkebunan untuk tahun ini adalah, AALI, BWPT, dan LSIP," tandas John.

Cermati juga saham-saham dari sektor yang terkait dengan konsumer seperti RALS, ICBP, dan KLBF miasalnya. Sebab, secara historikal spending atau belanja di sektor ini selalu meningkat setiap diadakannya pemilu.

"Kalau ternyata kebijakan terkait suku bunga lebih bersahabat (BI rate diturunkan), kami senang dengan saham BBRI dan BBNI, untuk sektor propertinya kami pilih beberapa saham seperti BSDE dan SMRA," tutur John. Sumber:investasi.kontan.co.id

Monday, February 17, 2014

Pengusaha sawit diminta bersedia mengolah minyak sawit menjadi BBM tanpa subsidi

KASNO Adi Widiyanto baru saja selesai mengisi 20 liter solar untuk truk Mitsubishi Colt Diesel 120 Ps. Truk ini akan dipakai untuk mengangkut sekitar 100 karung beras ukuran 25 kilogram dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta, ke Tangerang.

Kasno mengatakan truk yang garasinya di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, itu sudah beberapa waktu tidak lagi mengkonsumsi solar biasa. 
“Setiap kami mengisi di SPBU Pertamina, pasti tulisannya Biosolar,” kata Kasno.
Pengusaha sawit diminta bersedia mengolah minyak sawit menjadi BBM tanpa subsidi

Biosolar adalah merek bahan bakar mesin diesel yang dijual Pertamina, yang sebagian bahannya bukan dari minyak bumi, melainkan dari tumbuhan, seperti sawit. Program bahan bakar minyak nabati baik Biosolar maupun Biopertamax sudah dimulai beberapa tahun lalu.

Tapi program semakin kencang setelah September tahun lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mewajibkan setiap bahan bakar diesel, seperti solar, mesti mengandung BBM nabati 10 persen.
Tujuan kebijakan ini jelas: mengurangi impor BBM dan menggantinya dengan BBM nabati hasil tanaman dalam negeri, seperti sawit. Jika impor berkurang, defisit transaksi berjalan, yang menjatuhkan rupiah tahun lalu, bisa dikurangi.
Tahun lalu penggunaan biodiesel lebih dari 1 juta kiloliter. Dengan angka ini, berarti Indonesia tidak perlu mengirim uang US$ 763 juta ke luar negeri untuk membeli solar. Setelah ada kebijakan baru Kementerian Energi, pemerintah memasang target penggunaan biodiesel bisa empat kali lipat tahun ini.

“Dampak positifnya, bisa menghemat US$ 3 miliar dari impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 5 juta ton karbon dioksida,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Rida Mulyana. Rida menambahkan, penghematan devisa akan semakin besar jika program biodiesel dibarengi dengan bioetanol alias BBM nabati pengganti bensin. Sebab, pemakaian bioetanol bisa mengurangi 60 persen kandungan BBM dalam Premium, yang selama ini masih diimpor.

Biodiesel atau yang diberi cap Biosolar dihasilkan dari tumbuhan yang menghasilkan minyak, seperti sawit, jarak, atau yang sekarang sedang dikembangkan, yakni kemiri sunan. Sedangkan bioetanol dihasilkan dari tanaman yang mengandung banyak gula atau karbohidrat, seperti singkong dan tebu.

Sayangnya, pengembangan bioetanol di Indonesia belum sebanding dengan biodiesel. Hal ini berbeda dengan Brasil, yang sukses mengolah bioetanol dari tebu, ataupun Thailand, yang telah mengolah bioetanol dari singkong.

Direktur Jenderal Perkebunan Gamal Nasir menuturkan, pengembangan bioetanol terbentur pada urusan bahan pangan. Pemerintah masih memprioritaskan tebu untuk memproduksi gula karena sekarang produksinya hanya 2,6 juta ton, sedangkan kebutuhan mencapai 5,7 juta ton. Lahan tebu juga masih kurang sekitar 300 ribu hektare dari target 750 ribu hektare.

Sebaliknya, produksi sawit sudah berlebih. Dari total produksi sawit sekitar 24 juta ton, 16 juta ton di antaranya diekspor. Karena itu, kata Gamal, “Kelapa sawit masih bisa dimanfaatkan untuk biodiesel.” Selain itu, permintaan minyak sawit dari Indonesia melemah di Eropa terkait dengan kampanye lingkungan.

Sisa inilah yang bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, dan pemerintah tampak yakin bisa mengejar target sampai 4 juta kiloliter dari sini. Kalaupun sawit yang dibutuhkan itu tersedia, urusan belum sepenuhnya selesai. Masih ada urusan subsidi. Saat ini pemerintah menjual solar dengan harga Rp 5.500, sedangkan biodiesel per liter mencapai Rp 8.500 sehingga ada subsidi Rp 3.000 per liter.

Pemerintah sedang berembuk dengan sejumlah pengusaha sawit agar mereka bersedia mengolah minyak sawit menjadi bahan bakar minyak tapi tanpa tambahan subsidi. “Akan kami finalisasi dengan produsen agar sampai pada harga yang mereka setujui untuk kontrak jangka panjang, tapi tidak akan menambah subsidi,” kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. sumber:detik

Tuesday, January 28, 2014

Pendapatan Petani Sawit 4 juta per hektare

Pendapatan petani plasma kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, periode Januari rata-rata Rp1,9 juta-Rp4,3 juta per hektare.

Pendapatan Petani Sawit 4 juta per hektare

Anggota Badan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Gajah Mada, Kelumpang Hilir, mengatakan, pendapatan hasil plasma periode Januari naik dibandingkan Desember 2013.

Pendapatan plasma untuk daerah Blok C Rp2,3 juta per ha, Nlok B Rp2,2 juta per ha, SP II Rp1,9 juta per ha, serta Cantung dan Blok E masing-masing Rp3 juta per ha.

Sei Kupang Rp4,2 juta per ha, Sangking Baru Rp4,2 juta per ha, Sungai Nipah Rp4,3 juta per ha, Pantai Baru Rp4 juta per ha, Bumi Asih Rp4 juta per ha, Pembelacanan Rp4,2 juta per ha, Blok D Rp2,1 juta per ha, dan Pulau Panci Rp2,1 juta per ha.

Sedangkan periode sebelumnya, pendapatan kebun kelapa sawit milik warga di tiga kecamatan yang dikelola KUD Gajah Mada tertinggi sekitar Rp4,1 juta per ha.

Adapun untuk mendapatkan Kecambah Kelapa Sawit berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas tandan buah segar (TBS) maka dapat diakses di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di bawah ini:

1. PPKS Medan
Jl. Brigjen Katamso 51 Medan
Telp: 061-7862477 ext 120

2. PPKS Marihat
Jl.Pematang Tanah Jawa KM.5 marihat Ulu
Pematangsiantar
Telp: 0622-21926

3.PPKS Sub Station Parindu
Parindu, Kec. Tayanwulu, Kab. Sanggau,
Kalimantan Barat
CP. Supriyadi (0813 75 481 822)

4. PPKS bekerjasama dengan Balai Penelitian Sembawa
Jl. Palembang - Betung Km. 29, Po Box. 1127 Banyuasin 30001
Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7439493

5. PPKS bekerjasama dengan ASTRA
PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
Kumai, Pangkalan Bun Kalimantan Tengah
CP. SP. Mulyono (085651329402)

6. Outlet PPKS
Desa Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju, Prop. Sulawesi Barat
CP. Tumiran (0813 70 157 546)


Saturday, January 11, 2014

Perusahaan kelapa sawit membayar 336 Milyar karena membabat lahan gambut

Sumber Voaindonesia. MEULABOH, ACEH — Pengadilan di Meulaboh, Aceh, telah memerintahkan sebuah perusahaan kelapa sawit untuk membayar sekitar Rp 366 miliar kepada negara karena membabat lahan gambut secara ilegal dalam sebuah keputusan "bersejarah", menurut para pengacara pada Kamis (9/1).

Perusahaan kelapa sawit membayar 336 Milyar karena membabat lahan gambut

Pengadilan Meulaboh pada Rabu mendakwa perusahaan Indonesia, Kallista Alam, telah membakar tumbuhan di atas 1.000 hektar lahan gambut secara ilegal untuk membuka perkebunan kelapa sawit.

Dalam kasus perdata yang diajukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, pengadilan memerintahkan perusahaan tersebut untuk membayar Rp 114,3 miliar untuk kerugian negara dan Rp 252 miliar untuk merehabilitasi lahan yang dihancurkannya.

Hutan tersebut dilindungi oleh beberapa aturan, termasuk keputusan presiden yang menghentikan pengeluaran izin baru untuk menebang lahan gambut dan beberapa jenis hutan lainnya di seluruh Indonesia.

Menggunakan api untuk membuka lahan juga merupakan praktik ilegal karena menyebabkan kabut asap yang meluas ke negara-negara tetangga pada beberapa tahun terakhir.

"Ini momen bersejarah bagi penegakan hukum dalam isu lingkungan di Indonesia. Kami harap hal ini akan membuat perusahaan-perusahaan perkebunan enggan merusak lingkungan, ujar pengacara Kementerian Lingkungan Syafruddin pada kantor berita AFP.

Kasus ini dilihat sebagai ujian atas moratorium pengeluaran izin penebangan dan reformasi dalam sektor kehutanan yang sangat korup dan tidak dikelola dengan baik, yang telah menyebabkan kerusakan pesat dari habitat-habitat lingkungan hidup untuk menanam kelapa sawit dan kayu.

Kelompok-kelompok lingkungan hidup menyambut keputusan tersebut, mengatakan hal tersebut menandai perbaikan penegakan hukum dan akan memberikan preseden.

"Ini pesan yang jelas untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh yang berpikir mereka dapat menghancurkan hutan-hutan yang dilindungi dan bebas darinya," ujar ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhammad Nur, dalam pernyataan tertulis.

Pengacara perusahaan, Alfian Sarumaha, mengatakan Kallista Alam kemungkinan besar akan naik banding.

"Keputusan ini ancaman untuk bisnis kelapa sawit nasional. Indonesia memiliki wilayah lahan gambut yang besar. Jika dibiarkan begitu saja, potensi ekonominya akan hilang," ujarnya.

Beberapa kasus pidana dan perdata atas hutan yang sama, disebut Tripa, telah diajukan menyusul kasus Kallista Alam, dengan empat perusahaan lain dituduh melakukan kerusakan ilegal.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan moratorium atau penghentian pemberian izin menebang beberapa jenis hutan pada 2011, dalam perjanjian konservasi senilai US$1 miliar dengan Norwegia yang masih berlaku.

Lahan gambut di Indonesia menyimpan persediaan karbon yang besar, yang akan lepas ke atmosfer jika dibersihkan, dan merupakan tempat tinggal banyak spesies langka dunia.

Pemberian izin menebang hutan bagi Kallista Alam dikritik secara luas sebagai bukti bahwa moratorium itu tidak efektif. (AFP)